Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program P2PTM dan Kesehatan Jiwa Provinsi Lampung

Pada tanggal 12-14 Februari 2018 Dinas kesehatan Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program P2PTM dan Keswa di Hotel Novotel Bandar Lampung.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program P2PTM dan Keswa Tahun 2017 di Provinsi Lampung.

Total peserta yang diundang sebanyak 56 orang yang terdiri dari 45 orang peserta daerah dan 11 orang peserta provinsi.

Peserta pertemuan berjumlah 56 orang, terdiri dari 45 orang peserta daerah dan 11 orang peserta provinsi. Peserta daerah berasal dari 15 kab/kota, tiap kab/kota sebanyak 3 orang peserta yang terdiri dari Kabid P2P atau Kepala Seksi PTM dan Keswa, 1 orang pengelola program PTM dan 1 orang pengelola program Keswa.

Sedangkan peserta provinsi berasal dari lintas  sektor terkait yaitu dinas pendidikan dan rumah sakit jiwa, peserta lintas program yaitu seksi kesga dan gizi, seksi kesling kesjaor, seksi datin dan litbang kesehatan, seksi obat dan perbekalan kesehatan serta seksi kalibrasi alat kesehatan masing-masing 1 orang peserta. Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan dan rencana tindak lanjut anatara lain :

• Terkait penggunaan dana DAK, untuk mendapatkan anggaran dana desa, kabupaten/kota diharapkan dapat mengawal mekanisme anggaran dengan memasukkan menu program PTM dan Keswa dalam renstra desa


• Untuk kegiatan pemeriksaan kebugaran bagi calon jamaah haji Tahun 2018, seksi kesling kesjaor sangat mengharapkan dukungan dari program PTM keswa kab/kota khususnya kebutuhan BHP (strip gula darah dan kolesterol). Tahun 2019 seksi PTM keswa provinsi akan mensupport pelaksanaan kegiatan tersebut melalui posbindu haji


• Perlu penjelasan lebih lanjut tentang pernyataan TAPD Provinsi terkait penggunaan APBD Kab/Kota, untuk kegiatan yang lokusnya adalah sekolah SMA, à akan ditanyakan ke Bappeda oleh Sdr. Noviani (Seksi Datin Provinsi)


• Dinas Pendidikan Provinsi akan membuat surat edaran ke kabupaten kota terkait kewenangan provinsi dan kab/kota utk sekolah SLTA/Sederajat


• Kemkes diharapkan melakukan koordinasi dgn BPJS terkait biaya pemeriksaan HbA1C (untuk menyederhanakan kriteria/syarat klaim)


• Pendanaan untuk pengadaan stik/strip gula darah Posbindu PTM akan dimasukkan kedalam DAK penugasan (Kemkes)


• Untuk mengatasi permasalahan penanganan ODGJ di lapangan, kab/kota diharapakan dapat membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM) dengan SK Bupati/Walikota, Tim terdiri dari Dinkes, Dinsos, Disdukcapil, Depag, Kepolisian, dll


• Kab/Kota agar membuat usulan kebutuhan Obat Jiwa melalui instalasi Farmasi/Seksi Farmasi Kab/Kota masing-masing sebagai dasar penyusunan RKO (Rencana Kebutuhan Obat) di Provinsi (Harus ada koordinasi antar program Keswa dan Farmasi/Instalasi Farmasi)


• Untuk follow up pasien yang sudah berobat ke RSJ harus ada rujukan balik ke puskesmas


• Kab/kota diharapkan dapat menganggarkan kegiatan pelatihan deteksi dini gangguan jiwa, untuk meninngkatkan cakupan indikator minimal 20% puskesmas yang mempunyai upaya pelayanan keswa


• Kab/kota diharapkan dapat mengusulkan Perda untuk penyediaan obat jiwa di puskesmas agar menjadi dasar/payung hukum di puskesmas


• Pengobatan jiwa di kab/kota menggunakan sistem rayonisasi, puskesmas mana yang akan ditunjuk (perlu rapat koordinasi)