TOT PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN DI FKTP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Gangguan indera (terutama gangguan penglihatan) masih menjadi masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat baik global maupun nasional. Gangguan indera dapat terjadi pada seluruh kelompok umur, karena luasnya penyebab dan faktor risiko terjadinya gangguan. Stigma bahwa gangguan indera bukan merupakan masalah kesehatan, menyebabkan gangguan indera diabaikan dan baru dianggap sebagai masalah serius bila menimbulkan kecacatan seperti kebutaan dan ketulian.

Sesuai dengan NAWACITA kelima, “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dan keenam, “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”, maka Pemerintah berupaya menangani permasalahan gangguan indera, sebab kesakitan dan kecacatan yang disandang masyarakat akibat gangguan indera berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas hidup manusia.

Data WHO tahun 2010 menunjukkan  penyebab utama gangguan penglihatan  adalah  gangguan refraksi yang tidak terkoreksi (42%) dan katarak (33%), sedangkan penyebab utama kebutaan yang dapat dicegah adalah  katarak (51%) dan glaukoma (8%). Data tersebut menjadi dasar untuk memfokuskan Program Pengendalian Gangguan Penglihatan dan Kebutaan di Indonesia pada: katarak, gangguan refraktif, dan glaukoma.

Selain itu, data dari Rapid Assesment of Avoidable Blindness (RAAB) tahun 2014, diketahui bahwa prevalensi kebutaan di provinsi NTB adalah sebesar 4 %, dimana angka ini merupakan angka tertinggi kedua setelah provinsi Jawa Timur.

          Dalam rangka mengatasi permasalahan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia, Pemerintah mengutamakan upaya promotif-preventif melalui pendekatan: (1) pengendalian faktor risiko, (2) kegiatan skrining atau deteksi dini gangguan penglihatan dan kebutaan pada kelompok berisiko, serta (3) penguatan akses masyarakat pada layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Hal ini juga tidak lepas dari upaya kuratif rehabilitatif yang menunjang keberhasilan program.

Sejalan dengan Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Penglihatan dan kebutaan (Renstranas PGPK), maka kepedulian dan pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan. Agar program penanggulangan Penglihatan dapat terlaksana dan dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan SDM Manusia yang terlatih di tingkat Puskesmas khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dimana, tenaga-tenaga terlatih ini nantinya dapat bekerja secara professional, terutama terkait dengan kesehatan mata. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas kesehatan Provinsi NTB bekerja sama dengan The Fred Hollows Foundation (FHF) akan melaksanakan Training of Trainer (ToT) Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan di FKTP tingkat provinsi NTB, sehingga FKTP di Lingkup Provinsi NTB dapat melaksanakan deteksi dini dan tata laksana gangguan penglihatan dan kebutaan secara professional di FKTP.

TUJUAN

1. Umum

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu melatih pada pelatihan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan bagi tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan kurikulum.

2. Khusus

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:

1. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan dan pengendalian gangguan Indera


2. Melakukan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan.


3. Melakukan pencatatan dan pelaporan gangguan indera.


4. Melatih pada pelatihan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan bagi tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).