15 November 2021

Advokasi Kawasan Tanpa Rokok dan UBM bagi Kementerian dan Lembaga

 Advokasi Kawasan Tanpa Rokok dan UBM bagi Kementerian dan Lembaga
Oleh : P2PTM Kemenkes RI

Pemerintah daerah harus melindungi masyarakat dari bahaya merokok bagi Kesehatan dengan menetapkan KTR di wilayahnya demikian amanat pada Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109  Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Saat ini 417 Kabupaten/Kota yang telah memiliki kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari total 514 Kab/kota yang ada di Indonesia.Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Kepala Daerah menetapkan dan menerapkan KTR dengan melakukan advokasi ke berbagai pemangku kebijakan, seperti DPR, lintas Kementerian/Lembaga, tokoh agama, dan organisasi masyarakat lainnya.

Kebiasaan atau budaya merokok yang masih dianggap wajar, dan sulitnya perokok untuk berhenti merokok maka diperlukan bantuan bagi masyarakat yang merokok untuk berhenti merokok melalui layanan uapaya berhenti merokok (UBM) di Fasilitas  Pelayanan Kesehatan (FKTP). Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan ini diharapkan dapat membantu tercapainya target RPJMN 2020-2024 yaitu menurunkan prevalensi merokok, yang terus meningkat setiap tahun.

Oleh karena itu untuk mensukseskan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya merokok bagi kesehatan, Kementerian Kesehatan perlu dukungan dari Lintas Kementerian Lembaga, Pemerintah Pusat dan Daerah, Stakeholder, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat untuk menerapkan KTR di wilayahnya dan mensosialisasikan UBM. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun komitmen dari Kementerian Lembaga dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang KTR dan UBM dalam rangka pengendalian bahaya merokok bagi kesehatan.

Tujuan pertemuan yang melibatkan Lintas Kementerian dan Lembaga, lintas program, Mitra Pengendalian tembakau  serta  UPT Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia ini adalah

  1. Memberi informasi dan pemahaman yang komprehensif terkait kebijakan KTR dan UBM
  2. Mewujudkan komitmen implementasi KTR di pelabuhan dan bandara
  3. Percepatan Regulasi KTR di pelabuhan, bandara, terminal bus, stasiun kereta api di seluruh Indonesia

Diharapkan untuk tindak lanjut penerapan Kawasan Tanpa Rokok  dapat dilaksanakan di fasilitas publik seperti Bandar Udara, Pelabuhan, Terminal  Bus juga pada sarana transportasi dan lingkungannya. Best Practice pengalaman penerapan KTR di Terminal Bus Pulo Gebang, Bandara, Kereta Api Indonesia -Stasiun Gambir  dan Pelabuhan Tanjung Priok serta  Layanan UBM   akan disampaikan oleh Pengampu Wilayah (Otoritas) kawasan tersebut pada kesempatan webinar ini.

Berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 15-16 November yang diikuti baik luring  di Jakarta maupun daring seluruh Indonesia acara ini dibuka oleh Plt Direktur Jenderal P2P  - Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS yang didahului dengan Laporan Ketua Panitia -Plt.Direktur P2PTM - dr Alvieda Sariwati, M.epid (Jakarta ,5 November 21)

Tautan Youtube dapat diikuti di :

Penulis : dr Mauliate Duarta C,  MKM - Fungsional Epidemiologi Ahli Muda
Editor : drg. Anita Sari SM - Fungsional Epidemiologi Madya 


Artikel Sebelumnya
Seminar Virtual Hari Stroke Sedunia 2021 "manfaatkan 1 Menit Anda! Segerakers"
Artikel Selanjutnya
Webinar Hari Diabetes Sedunia 2021

Upcoming Agenda
03 Desember 2021

Hari Disabilitas Internasional 2021

17 November 2021

Hari PPOK Sedunia 2021

14 November 2021

Hari Diabetes Sedunia 2021

12 November 2021

Hari Kesehatan Nasional Ke-57

Selengkapnya
Newsletter

Tetap terhubung dengan kami untuk Update info terbaru agenda-agenda PTM Kementerian Kesehatan Indonesia